Bandung – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mengikuti kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Ballroom, The Trans Luxury Hotel Bandung, pada tanggal 22 – 25 Juli 2024. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Septi Damayanti beserta 4 orang pemangku jabatan fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Jakarta Utara hadir sebagai perwakilan dalam sosialisasi tersebut.
Kegiatan diawalin oleh laporan dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi, Bagus Bramantyo. Beliau menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut diantaranya meningkatkan pemahaman tentang jabatan fungsional, angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan, serta penyesuaian dengan perubahan regulasi dan kebijakan. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara, Biro Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Imigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis Imigrasi wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali. “Diharapkan seluruh pegawai yang terlibat memiliki pemahaman yang komprehensif dan siap melaksanakan tugas dengan profesional, integritas tinggi, serta dapat menyalurkan ilmu kepada pegawai lainnya di satuan kerja masing-masing,” pesannya.
Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi pada hari Senin (22/07) pukul 19.00 WIB. “Setiap Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian perlu memahami mengenai perubahan kebijakan penilaian angka kredit, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan,” pesan Beliau dalam sambutannya. Sandi berharap melalui terselenggaranya kegiatan ini, peserta akan lebih memahami peran fungsi dari jabatan fungsional yang diemban.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber berkompeten dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbagai materi terkait jabatan fungsional akan disampaikan, diantaranya mengenai penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penilaian Angka Kredit (PAK) Konversi, kebijakan serta aturan baru mengenai kenaikan pangkat, jenjang jabatan, Uji Kompetensi (UKOM), pengembangan karir, hingga risiko penyalahgunaan jabatan.