Inspektorat Jenderal gelar Workshop dengan Tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK”

Jakarta – Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Inspektorat Wilayah II selaku Koordinator Reformasi Birokrasi telah melaksanakan kegiatan Workshop yang diikuti oleh Seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi, Kepala UPT, dan Verifikator dan Operator e-RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Workshop yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut mengusung tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK”. Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang diwakili oleh Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian turut mengikuti kegiatan workshop tersebut secara daring.

Acara dibuka oleh sambutan Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi. Dalam laporannya selaku Ketua Panitia, Beliau menyebutkan bahwa Indeks RB Kemenkumham pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. “Oleh karena itu dalam workshop ini kami menghadirkan narasumber-narasumber dari MenpanRB dan Pusdatin sesuai dengan tema workshop kita pada hari ini untuk meningkatkan pengetahuan peserta workshop,” pesan Lilik Sujandi.

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu juga memberikan sambutannya dalam workshop tersebut. Beliau menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) arahan presiden mengenai Reformasi Birokrasi, antara lain Birokrasi yang berdampak, Reformasi Birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, Birokrasi harus menjadi lincah dan cepat. “Indeks RB Kemenkumham tahun 2023 mencapai 80.66 dengan predikat memuaskan,” puji Razilu saat sambutannya. Beliau berharap indeks tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

“Reformasi Birokrasi masih terfokus dalam pemenuhan dokumen-dokumen. Nantinya saya harap Kepala Divisi dan Kepala Kantor turun langsung untuk memeriksa data dukung tersebut,” pesan Asep Kurniawan, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI. Beliau juga menghimbau kepada seluruh peserta workshop untuk memastikan data dukung yang diupload sudah benar dan dapat dibaca oleh verifikator agar dapat dilakukan penilaian secara menyeluruh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *