Diseminasi Hak Asasi Manusia Tentang Konvensi Anti Penyiksaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Rabu, 7 Juni 2023

Diseminasi Hak Asasi Manusia tentang Konvensi Anti Penyiksaan telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Rabu, 7 Juni 2023. Acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala UPT di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta baik secara langsung dan seluruh pegawai melalui online. Termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Qriz Pratama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Dalam sambutannya Beliau menekankan bahwa kita dituntut untu dapat mengerjakan tugas dan fungsi dalam 2 sisi, yaitu dari segi penegak hukum dan sisi kemanusiaan. “Saya dan Kadiv turun langsung ke Lapas, Rutan, Ruang Detensi yang ada di Kantor Imigrasi, dan Rudenim, saya pastikan bahwa seluruh tahanan tidak pernah mendapat perlakuan kejam,” tegas Ibnu Chuldun.

Narasumber pada acara hari ini adalah Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo. Dalam kesempatan ini mereka membahas mengenai Hak Asasi Manusia yang menjadi issue pada hari ini.

“Dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM, Supremasi hukum dan demokrasi perlu ditegakkan. Para penegak hukum harus memenuhi kewajiban untuk memberi pelayanan terbaik dan adil kepada masyarakat, memberi perlindungan kepada tiap orang dari perbuatan melawan hukum,” ucap Dhahana Putra. Harkristuti Harkrisnowo juga menyebutkan bahwa pemerintah wajib mengambil langkah legislatif, administratif, yudikatif, atau langkah lain yang efektif untuk mencegah penyiksaan yang melanggar HAM. “Harus ada kejelasan mekanisme untuk melakukan pemantauan atau monitoring dan juga evaluasi pencegahan penyikasaan,” pesan Harkristuti Harkrisnowo.

Narasumber terkahir adalah Taufik Basari. Dimana beliau membahas mengenai pengawasan implementasi konvensi menentang pinyaksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam. Beliau menyebutkan kita punya kewajiban untuk memastikan pencegahan, memastikan peredaran, dan memastikan bahwa penyiksaan tidak boleh terjadi di suatu negara.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *